NAMA : ACHMAD ROMADHONI
KELAS : 3EA17
NPM :10210090
MATKUL : PERIALKU KONSUMEN
Penimbangan sampah secara manual di tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang, bekasi dinilai rawan manipulasi untuk meminimalisir hal tersebut, pemprov DKI Jakarta akan memasang CCTV mengguanakan sistem online di TPST Bantar Gebang.sistem tersebut dapat memudahkan pengawasan dan memonitor penimbangan sanpah secara langsung.
Sistem Online dan CCTV merupakan kewajiban operator penimbangan TPA Bantar Gebang yang baru agar lebih transparan.transparansi menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan alat bukti penimbangan berupa struk oleh operator penimbangan PT Sucrifindo.alat itu akan ditenderkan awal tahun.jumlah sampah yang ditimbang di TPS Bantar Gebang mencapai 6.000-6.500 ton per hari.sistem ini akan memudahkan memonitor sumber sampah yang diangkut dan menghindari pengangkutan sampah dari luar wilayah jakarta.Secara terpisah wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistem online yang dilengakapi dengan CCTV merupakan bagian dari komitmen terkait transparansi anggaran, sistem online ini untuk memastikan penggunaan amggaran dijalankan dengan tepat, tidak ada pemborosan dan efisiensi anggaran.penggunaan sistem online dalam menganalisa dan mengawasi penggunaan anggaran dijalankan dengan tepat tidak ada pemborosan dan efisiensi anggaran.
Pengelolaan sistem online dalam menganalisa dan mengawasi penggunaan dan pemasukan anggaran akan berlaku juga untuk parkir, hotel dan sejumlah pemasukan lainya.ia menegaskan transparansi anggaran akan diumumkan kemasyarakat.sistem online akan menekan APBD hingga 25% dan transparansinya dilakukan disemua SKPD dipublikasi melalui website pemprove DKI.
Anggota komisi D DPRD DKI, Bernadi Sadikin mengatakan, jika sistem penimbangan sampah tidak secara online bisa merugikan negara, penimbangan manual bisa disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab.volume sampah yang masuk TPST Bantar Gebang 6ribu ton/perhari dengan tipping fee Rp116 ribu per Ton.Berarti setiap bulan dinas kebersihan DKI harus membayar Rp 20 miliar ke operator pengelola.jika ada markup penimbangan maka negara akan dirugikan.bayangkan jika markup dalam penimbangan sampah 1.500 ton per hari, berarti kerugian nrgara bisa mencapai Rp 5,2 miliar per bulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar